Banda Aceh – Pasca pengusiran pegawai kontrak di DPRK Banda Aceh yang bernama AK Jailani oleh anggota DPRK dari partai NasDem, Abdul Rafur, redaksi Harian Merdeka mendapat salinan SK pegawai kontrak atas nama AK Jailani.

Hal ini menimbulkan kritikan keras dari para jurnalis di Aceh lantaran terbongkarnya status AK Jailani, ternyata benar dirinya merupakan pegawai kontrak di DPRK Banda Aceh sejak awal tahun 2017.

Seharusnya AK Jailani melepaskan atribut wartawan lantaran sudah terikat kontrak kerja di DPRK Banda Aceh yang digaji dari APBK Banda Aceh.

Pengusiran dirinya oleh anggota DPRK, sangat wajar lantaran dirinya diduga memprovokasi warga melalui akun media sosial facebook dengan status yang sangat tendensius dan tanpa fakta.

Seperti status facebook, saat AK Jailani menuliskan Pemko Banda Aceh bersikap arogan terhadap penertiban usaha refleksi yang menunggak pajak, hal ini lantas dibantah oleh pemilik pijat refleksi bahwa petugas dari Pemko Banda Aceh bersikap baik dan tidak arogan.

Hal inilah yang menimbulkan reaksi keras dari anggota DPRK terkait aksi provokasi AK Jailani.

Jika tetap ingin menjadi wartawan, AK Jailani harus melepaskan status pegawai kontrak DPRK yang kini di sandangnya. Dengan berstatus pegawai kontrak, dirinya tidak pantas mengaku sebagai seorang wartawan.

Sebelumnya AK Jailani pernah menuliskan status bahwa mantan Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal akan ditangkap Kejati usai tidak lagi menjabat Walikota. Hal ini lantas menuai reaksi keras dari para kolega Illiza.

AK Jailani yang saat pilkada lalu mendukung Illiza-Farid habis-habisan, kini dianggap pengkhianat oleh tim Illiza-Farid.

Kini, AK Jailani berniat melaporkan Abdul Rafur ke polisi terkait pengusiran dirinya saat meliput sidang DPRK. Kasus ini jelas bukan pengusiran wartawan, namun pengusiran pegawai kontrak DPRK yang berharap gaji dari APBK lantaran media tempatnya bekerja tidak mampu menafkahi dirinya.

Bayangkan, dirinya sekelas Direktur Utama salah satu media online tidak mampu menafkahi dirinya sendiri, lantas bagaimana nasib wartawan lain yang ada di media online miliknya itu. Jika mampu, tentu tak mungkin dia mau menjadi pegawai kontrak DPRK dengan gaji yang hanya UMP.

Dengan terbongkarnya SK ini, diharapkan kepada para wartawan yang lain, yang sudah memilih bekerja sebagai pegawai kontrak/PNS untuk melepaskan atribut wartawan lantaran sudah terikat dengan pemerintahan.

Wartawan adalah profesi mulia, jangan dirusak dengan segelintir oknum yang menjual nama wartawan untuk mendapatkan status pekerjaan di pemerintahan.

Sebagai pegawai kontrak, AK Jailani sebenarnya sudah melakukan kesalahan fatal lantaran terlibat politik dalam pilkada lalu. Dirinya terang-terangan mendukung kandidat nomor urut 1 Illiza-Farid. Dan turut berkampanye di media sosial.

Hal ini melanggar aturan seperti yang disampaikan oleh Plt Walikota Banda Aceh yang mewajibkan pegawai negeri, kontrak dan honorer bersikap netral saat pilkada.

Saatnya Sekretaris DPRK Banda Aceh, Ansarullah, mengambil tindakan tegas terhadap bawahannya yang terbukti tidak netral saat pilkada lalu.

Beranikah Sekretaris DPRK Banda Aceh ini memutuskan kontrak AK Jailani?

(editorial)

 

 

Facebook Comments