Banda Aceh – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh diminta untuk menambah anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker). Anggaran yang diplot selama ini dinilai masih minim. Permintaan itu disampaikan anggota DPRK Banda Aceh, Teuku Iqbal Djohan. Menurutnya, minimnya anggaran pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja membuat segala permasalahan sosial yang ada di Kota Banda Aceh tidak pernah terselesaikan dengan baik seperti masalah kemiskinan, pengangguran, termasuk terus maraknya keberadaan gepeng dan anak jalanan.

Ia menyebutkan bahwa tupoksi yang diemban dinas-dinas ini sangat besar namun tidak diimbangi dengan dana yang memadai, seperti anggaran di Dinsosnaker Kota Banda Aceh pada tahun 2016 hanya diplot sekitar Rp 8 miliar.

Bahkan, menurut Iqbal, setengahnya sudah habis untuk gaji pegawai dan operasional kantor, sehingga sisanya sekitar Rp 4 milyar yang diplot untuk program-program yang berkaitan dengan penekanan angka pengangguran dan kemiskinan.

“Dari 4 miliar itu sekitar Rp 1,6 miliar untuk panti asuhan dan panti jompo di Banda Aceh, sisanya untuk banyak hal, setiap ada bencana seperti kebakaran atau banjir bantuan masa daruratnya juga dari Dinsos, belum lagi program rutin seperti untuk pelatihan-pelatihan bagi keluarga miskin dan pemuda pencari kerja serta utuk razia-razia dan pembinaan untuk gepeng serta anak jalanan”, ujar Iqbal Djohan.

Disebutkan, untuk tahun 2017 memang terjadi peningkatan anggaran dengan dipisahnya Dinas Sosial dengan Dinas Tenaga Kerja, namun anggaran yang diplot menurut Teuku Iqbal Djohan juga masih belum memadai.

Dia berharap pada Walikota Banda Aceh yang baru agar pada APBK 2018 anggaran di kedua dinas ini bisa ditingkatkan lagi, mengingat permasalahan sosial di Kota Banda Aceh yang semakin meresahkan.

“Ini sangat tergantung kebijakan kepala daerah, perlu dilakukan evaluasi jika pada dinas lain ada anggaran yang selama ini kurang tepat sasaran bisa dialihkan untuk upaya-paya menanggulangi masalah sosial dan pengangguran. Di tahun 2017 memang ada sedikit peningkatan tapi masih jauh dari cukup, contohnya bantuan masa darurat seperti kebakaran untuk tahun 2017 ini hanya tersedia untuk 25 rumah saja. Ini jelas masih sangat tidak memadai”, tambah Iqbal.

Politisi Nasdem ini juga berharap dinas terkait harus melakukan pendataan jumlah pengangguran, gepeng dan masyarakat miskin sehingga dari situ dapat dibuat perencanaan anggaran yang baik. Sehingga dana yang sudah dikeluarkan tepat sasaran dan menghasilkan output yang baik.

“Kita berharap Pemko tidak menganggap remeh masalah sosial dan tingginya angka pengangguran ini, karena efek negatif yang timbul nantinya bisa sangat besar”, tutup Iqbal Djohan. (rel)

Facebook Comments