Aksi #2019gantipresiden 1 September, Dianggap Pencitraan Partai Tertentu

0

Banda Aceh – Warga mendukung langkah Pemko Banda Aceh yang tidak mengeluarkan rekomendasi izin keramaian #2019gantipresiden yang sedianya akan digelar oleh salah satu partai.

Hal ini dikarenakan aksi #2019gantipredisen yang rencananya akan dilaksanakan hari ini sudah ditunggangi kepentingan salah satu partai.

Tokoh masyarakat kecamatan Baiturrahman, Marwan Yusuf mengatakan aksi #2019gantipresiden dan #2019tetapjokowi berpotensi menimbulkan gesekan antara dua kubu pendukung.

“Santri saya ada yang pro Jokowi dan pro Prabowo, semuanya murid saya. Beda pilihan itu biasa, kita lihat bagaimana Aceh damai saat pemilihan kepala daerah lalu, jangan karena pilpres masyarakat terpecah belah,” ujarnya.

Marwan berharap elit partai bisa memberikan pencerahan kepada para pemilih dengan cara yang bijaksana. “Kedepankan visi misi calon presiden, jangan saling unjuk massa di Aceh, Jokowi dan Prabowo memiliki massa pendukung di Aceh, dan kita jangan disusupi kepentingan oknum partai yang ingin mengambil momen Pileg,” katanya.

Sementara itu, sejumlah simpatisan #2019gantipresiden yang berencana menggelar aksi pada 30 September mendatang, ikut mendukung langkah Pemko Banda Aceh tidak merekomendasikan acara deklarasi oleh partai.

“Kami heran melihat partai tersebut yang terkesan mencuri start kampanye, saat pembahasan dulu bersama kami. Tiba-tiba mau main duluan, ini kan tidak fair, kita ingin aksi 30 September nanti besar karena kita mengundang Bunda Neno Warisman, jadi untuk apa dipaksakan acara deklarasi 1 September, kalau bukan curi start kampanye namanya,” kata seorang simpatisan.

Sejumlah pengurus partai pendukung Prabowo – Sandi juga setuju dengan tidak keluarnya rekomendasi izin keramaian dari Pemko.

“Tidak etis satu partai yang menggelar aksi seperti ini, jika sepakat ya ramai-ramai jangan main tunggal. Di partai mereka ada caleg, di partai kami juga ada caleg, jadi jangan kedepankan partai dalam aksi, terlihat sekali kepentingan pemilu legislatifnya. Kedepankan aksi dari masyarakat sipil non partai,” kata pengurus Parnas.

Aksi yang akan dilaksanakan pada 30 September mendatang diharapkan tidak menggunakan embel-embel partai namun murni aspirasi masyarakat yang ingin #2019gantipresiden.

Pelaksanaan tahapan kampanye Pilpres sendiri akan dimulai pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Di mana, saat itu terdapat pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga.

Facebook Comments