Banda Aceh Ibarat ‘Kampung Besar’, Akibat Kegagalan Rezim Terdahulu

0

Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dan Wakil Wali Kota Zainal Arifin memiliki PR berat membenahi kota Banda Aceh yang amburadul. Satu- persatu persoalan mulai dibenahi oleh mantan Dirut BPD Aceh ini.

Puluhan tahun rakyat Banda Aceh tersiksa dengan kondisi air PDAM yang tidak merata, padahal ratusan miliar dana hibah dari negara donor dihabiskan untuk pembenahan PDAM Tirta Daroy pasca tsunami.

Tak terbayang, dengan adanya BRR Aceh, apapun yang saat itu direncanakan akan sangat mudah. Lantaran dana unlimited yang dipegang oleh BRR.

Bayangkan rezim pemerintahan yang berkuasa selama 10 tahun terbukti gagal membenahi persoalan air bersih, hal ini juga menjadi salah satu dasar warga Banda Aceh untuk tidak lagi melanjutkan pemerintahan madani selama lima tahun kedepan saat pilkada lalu.

Aminullah Usman memeriksa pipa induk PDAM Tirta Daroy

Aminullah Usman dan Zainal Arifin berupaya keras agar per 1 Januari 2020 permasalahan air bersih tuntas seperti janji kampanyenya lalu. Namun ternyata muncul masalah baru yang harus menimpa rezim gemilang dari segi pendanaan APBN. Padahal sudah ada komitmen dari pusat untuk membantu masalah air bersih di Banda Aceh.

Proyek IPAL di Gampong Pande dan Gampong Jawa ternyata menuai reaksi keras dari masyarakat pasca ditemukan nisan yang diduga peninggalan kesultanan Aceh saat proyek berlangsung. Alhasil kucuran dana APBN untuk Banda Aceh tersendat.

Proyek IPAL yang bermasalah karena perencanaan yang kurang baik oleh rezim pemerintahan sebelumnya.

Inilah salah satu bukti kegagalan pemerintahan rezim sebelumnya yang terkesan asal-asalan dalam perencanaan pembangunan kota.

Seharusnya jauh hari sebelum proyek IPAL berjalan, pemerintah kota Banda Aceh saat itu, bisa mengundang pakar sejarah untuk mempelajari lokasi yang akan menjadi tempat pembuangan limbah warga kota.

Imbas terhentinya proyek IPAL tersebut, pemerintah kota Banda Aceh saat ini kewalahan dalam mengusulkan rencana pembangunan kedepan kepada pihak pemerintah pusat.

Pihak Kementerian PUPR berasalan Banda Aceh tidak kondusif untuk mengerjakan proyek besar. Hal ini tentu membuat pemko Banda Aceh kewalahan mencari sumber dana baru dari APBN.

Padahal hanya dengan APBN, pembangunan suatu daerah bisa digenjot maksimal. Mengharapkan APBK Banda Aceh yang hanya tersisa 300 Miliar untuk membenahi Banda Aceh selama setahun adalah hal mustahil.

Saat rezim lalu berkuasa, malah lebih senang membangun gedung mewah yang akhirnya bermasalah. Lihat saja gedung Madani yang cukup mewah namun setengah jadi didepan kantor Gubernur Aceh, kabarnya pembangunan gedung itu diperiksa oleh kejaksaan tinggi Aceh karena sarat peyimpangan.

Anggaran 100 miliar rupiah yang habis untuk gedung Madani tersebut alangkah indahnya jika digunakan untuk pembenahan air bersih. Tentu lebih bermanfaat dibandingkan membangun gedung mewah yang tidak bermanfaat bagi rakyat kecil.

Tidak hanya itu, pembangunan jalan layang Banda Aceh juga sempat terlambat lantaran masalah pembebasan tanah tidak selesai oleh rezim madani, beruntung saat itu ada sosok Plt Wali Kota Banda Aceh, Hasanuddin Ishak yang mampu menuntaskan kendala pembebasan tanah.

Jalan layang Simpang Surabaya yang sempat terhambat lantaran masalah pembebasan tanah. Namun dapat dituntaskan oleh Plt Wali Kota Banda Aceh, Ir Hasanuddin Ishak . Foto : Rizky A

Sungguh pahit pemerintahan Amin – Zainal, ditinggalkan PR besar yang sangat rumit oleh pemerintahan sebelumnya.

Amin – Zainal saat pertama kali dilantik 7 Juli 2017 lalu ibarat memimpin kampung besar yang sarat problematika. Tidak hanya masalah pembangunan, namun juga masalah sosial seperti PSK.

Namun perlahan, PSK yang biasa mangkal di Peunayong mulai hilang, lantaran patroli aktif 24 jam dari Satpol PP WH.

Satpol PP WH Banda Aceh patroli 24 jam di kawasan rawan pelanggaran syariat

Jika saat ini masih muncul PSK online, hal ini lantaran Aminullah sudah memutuskan mata rantai PSK offline. Sanksi tegas kepada hotel yang menyediakan lokasi untuk prostitusi sudah dilayangkan oleh pemko Banda Aceh.

Masalah sampah juga mulai berbenah dengan adanya call center sampah, tidak butuh waktu lama laporan warga akan segera direspon, namun saat ramadhan seperti ini, volume sampah semakin meningkat hingga 50 persen, ada kalanya terjadi keterlambatan pengangkutan karena armada dan personil yang terbatas. Namun hal ini akan segera dicari solusi agar ramadhan kedepan masalah sampah selesai.

Petugas DLHK3 membersihkan saluran drainase yang ditumbuhi rumput liar.

Meskipun dengan ancaman terhentinya kucuran dana APBN untuk Banda Aceh akibat kesalahan rezim sebelumnya, Aminullah Usman dan Zainal Arifin tidak berpangku tangan, keduanya aktif melobi sumber pendanaan baru dari pihak swasta ataupun luar negeri seperti timur tengah.

Gedung zikir internasional Nurul Arafah, yang akan menjadi tujuan wisata islami di Banda Aceh diupayakan tidak melibatkan dana APBK, namun hibah dari negara timur tengah dan para donatur muslim.

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menjadikan Pendopo Wali Kota sebagai lokasi zikir rutin. Satu-satunya di Indonesia, Pendopo kepala daerah menjadk lokasi zikir rutin mingguan.

Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat Banda Aceh untuk merubah kampung besar menjadi kota besar tentu merupakan suplemen atau vitamin bagi Amin – Zainal.

Tidak fair menilai kinerja pemko Banda Aceh yang belum genap setahun dengan segudang masalah yang ditinggalkan oleh rezim sebelumnya.

Apalagi saat baru memimpin Banda Aceh, Amin – Zainal diberikan ‘warisan’ oleh rezim terdahulu berupa angka pengangguran yang mencapai 12 persen dan tingkat kemiskinan yang berada di angka 7 persen.

Namun perlahan tapi pasti, angka pengangguran dan kemiskinan mulai menurun.

Warga ‘Kampung Besar’ kini mulai tersenyum dengan kucuran dana modal usaha tanpa riba yang digagas oleh Aminullah Usman. Prosesnya cepat dan mudah, sehingga banyak rentenir di Banda Aceh yang mulai gelisah dengan terobosan Bang Carlos.

Bayangkan puluhan tahun pedagang kecil di Banda Aceh terjerat rentenir alias lintah darah tanpa ada perhatian dari rezim pemerintahan sebelumnya.

Tak perlu waktu lama, Bang Carlos seorang pakar ekonomi yang dulunya sering mendapatkan penghargaan perbankan tingkat nasional bergerak cepat menyelamatkan para pedagang kecil dari perasan lintah darat.

Belum lagi, santunan kematian Rp 3 juta perjiwa dan santunan melahirkan yang sudah dirasakan manfaatnya oleh warga ‘Kampung Besar’.

Lima tahun adalah waktu ideal untuk mengukur keberhasilan seorang pemimpin dalam pembangunan kota. Hal ini yang akan menjadi dasar bagi warga kota untuk kembali memilih pemimpin tersebut atau harus memilih pemimpin baru.

Perlahan tapi pasti, ‘Kampung Besar’ terus berbenah menjadi ‘Kota Besar’ yang akan menjadi contoh bagi daerah lainnya di Aceh bahkan Indonesia. (editorial)

Facebook Comments