DPR RI Minta Perbatasan Aceh Dijaga Ketat

Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal meminta Pemerintah Aceh untuk memperketat pengawasan di wilayah perbatasan Provinsi Aceh, dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 pascalebaran.

"Sebetulnya memang kita berharap pemerintah ada di tengah masyarakat dalam rangka pengawasan arus lalu lintas masuknya orang dari luar Aceh ke Aceh, terutama ke wilayah perbatasan," katanya di Banda Aceh, Senin.

Dia menjelaskan, kondisi daerah Tanah Rencong yang dianggap telah mulai kondusif dari penyebaran virus corona tersebut dapat dijaga melalui penjagaan, pengawalan, dan pengawasan yang intensif.

"Karena arus mudik, memang dilarang mudik saat lebaran, tentu orang disaat lebaran ini akan mudik, akan masuk ke Aceh dari perbatasan Medan (Sumatera Utara)," ujarnya.

Menurut dia, selama ini pengawalan mobilitas orang yang masuk ke wilayah Aceh sangat kurang, sehingga momentum lebaran itu pemerintah harus betul-betul melakukan pengawalan guna mengetahui kondisi kesehatan penumpang ke Aceh.

Kata dia, di setiap wilayah perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara itu juga wajib disediakan alat tes cepat (rapid test), sehingga warga dalam kabupaten/kota tertentu di Aceh yang telah kondusif dapat beraktivitas dengan baik.

"Kemudian yang masuk itu betul-betul dijaga dengan protokol COVID-19 betul-betul dijalankan, katakanlah karantina, pengawasan melalui desa dan sebagainya," ujar anggota Komisi X itu.

"Ini bagian ikhtiar kita untuk tetap menjaga kondisi Aceh yang Alhamdulillah, bisa dikatakan menjadi contoh untuk Indonesia," katanya, menambahkan.  (Antara)