Gawat ! Seluruh Lapas di Kabupaten/Kota di Sumut Overkapasitas

0

MEDAN-Ketua Komisi A DPRD Sumut FL Fernando Simanjuntak mengatakan, berdasarkan hasil kunjungan Komisi A ke sejumlah Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumut.

Hampir seluruhnya sudah overkapasitas, sehingga untuk mengantisipasinya Pemkab/Pemko sebaiknya mengambilalih pembangunannya dengan mengalokasikan anggarannya di APBD masing-masing.

“Seluruh Lapas di kabupaten/kota di Sumut sudah overkapasitas. Walaupun demikian kondisinya,  Kemenkumham sudah menegaskan, tidak ada pembangunan Lapas baru, karena ketiadaan anggaran,” ujar Fernando Simanjuntak kepada wartawan di DPRD Sumut menanggapi adanya pemberitaan tentang Lapas Lubukpakam yang berkapasitas 350 napi, tapi sudah dihuni 1.700 tahanan, sehingga ada yang tidur berdiri.

Menurut Fernando, keterangan Kalapas Lubukpakam Eenget Prayer Manik bahwa Lapas yang dipimpinnya sudah overkapasitas benar adanya, sebab dari hasil kunjungan Komisi A ke seluruh Lapas di kabupaten/kota di Sumut, seluruhnya sudah melebihi kapasitas, sehingga kondisi tahanan sangat memprihatinkan dan sudah berdesak-desakan.

“Melihat situasi Lapas tersebut, kita di Komisi A sudah mendatangi Kemenkumham di Jakarta guna mendesak agar dibangun Lapas baru di seluruh daerah, untuk menampung para tahanan yang hampir 90 persen terkait narkoba. Tapi Kemenkumham secara tegas mengatakan, tidak ada planning membangun Lapas baru saat ini,” kata Ketua DPD Partai Golkar Taput tersebut.

Padahal, tambah Fernando, hampir seluruh kabupaten/kota bersedia mempersiapkan lahan, seperti Pemkab Paluta (Padang Lawas Utara), Pemko Tanjungbalai maupun Pemkab/Pemko lainnya menyatakan kesiapannya untuk menghibahkan lahan dimaksud, sepanjang untuk anggaran pembangunannya ditanggung Kemenkumham.

“Para tahanan juga manusia, kita sangat miris melihat mereka berdesak-desakan dan tidur seperti “susun ikan kembung”. Belum lagi mandi yang kerap kekurangan air, sehingga Pemkab/Pemko di Sumut bersedia menyediakan lahan, asal Kemenkumham yang membangun, mengingat anggaran APBD kabupaten/kota sangat minim,” ujar anggota dewan Dapil kawasan Tapanuli tersebut.

Ditambahkan Fernando, walaupun Kemenkumham secara tegas mengatakan tidak ada rencana untuk membangun Lapas baru, namun tetap mencari solusi agar para tahanan tidak sampai berhimpit-himpitan di dalam Lapas, dengan melakukan pemindahan tahanan ke luar provinsi.

“Jika di suatu daerah Lapasnya sudah sangat overkapasitas, Kemenkumham akan memindahkan tahanan ke Lapas yang masih sedikit penghuninya, walaupun itu berada di provinsi lain. Dengan cara seperti ini dipastikan akan menyulitkan keluarga narapidana melakukan kunjungan dan tentunya bisa menimbulkan reaksi dari keluarga napi,” ujarnya.

Berkaitan dengan itu, Komisi A akan terus berjuang ke pemerintah pusat Cq Kemenkumham agar bersedia mengalokasikan anggaran pembangunan Lapas di daerah-daerah yang mayoritas lapasnya sudah overkapasitas.

“Kita harapkan adanya kerjasama Kemenkumham dengan Pemprovsu maupun kabupaten/kota, guna mencari solusinya,” ujarnya. 

Facebook Comments