Mantan Kepala BPAD, Hasangapan Tambunan Terancam 20 Tahun Penjara

0

MEDAN-Mantan Kepala BPAD Pemprov Sumut, Hasangapan Tambunan dan enam terdakwa lainnya terancam 20 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi ‎pengembangan perpustakaan di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara (BPAD Provsu).

Ketujuh terdakwa yakni ‎mantan Kepala BPAD Pemprov Sumut, Hasangapan Tambunan, ‎Syahril selaku ketua Panitia Lelang, Gunar Seniman Nainggolan selaku Sekretaris lelang dan Heri Nopianto selaku Direktur CV.Indoprima.

Kemudian, Muchamad Chumaidi selaku direktur CV. Multi Sarana Abadi kegiatan pengadaan buku perpustakaan keliling kabupaten/kota di Sumut‎, Rahmat Syah yang menjabat sebagai ‎anggota panitia lelang dan Willian Josua Butar Butar sebagai Wakil Direktur (Wadir) CV. Alpha Omega.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Adlina menyebutkan terdakwa Hasangapan Tambunan bersama enam terdakwa lainnya melakukan melawan hukum dengan melakukan ‎tindak pidana korupsi pada Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling sumber dana berasal APBD ‎2014, senilai Rp 11 miliar.

“Para terdakwa, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana mana dilakukan Terdakwa,” ucap Adlina dihadapan majelis hakim diketuai oleh Ferry Sormin‎ di ruang Cakra IV, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (4/12/2017).

Adlina mengungkapkan ‎pengadaan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling sesuai dengan surat keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/183/KPTS/2014 tanggal 27 Marari 2014.

“‎Sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara Nomor : SR-42/PW02/5/1/2017 tanggal 14 Agutus 2017. Kerugian Rp. 1.170.788.572,94,” jelas jaksa.

Perbuatan 7 terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Usai sidang para terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan nota keberatan dakwaan (eksepsi) yang akan disampaikan pada sidang selanjutnya, Kamis (7/12) mendatang. Kemudian majelis hakim mengeluarkan penetapan sidang, sepekan dua kali sidang digelar. Dengan alasan saksi-saksi banyak yang akan dihadiri oleh tim JPU dalam kasus korupsi ini.

“Untuk sidang selanjutnya, kita gelar dua kali dalam seminggu, hari Senin dan Kamis setiap minggunya,” ucap Majelis Hakim.

Facebook Comments