Wow! Ada Dugaan Kecurangan Dalam Musyawarah MPU Banda Aceh

0

Banda Aceh – Pemilihan anggota MPU Banda Aceh masa bakti 2017 – 2022 diwarnai dugaan aksi kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang ingin menguasai MPU Banda Aceh.

Drs.Tgk. H. Bukhari MA selaku juru bicara mengatakan ada beberapa dugaan kecurangan yang ditemukan sehingga pihak MPU Provinsi Aceh sebagai penengah mediasi kisruh ini memutuskan pemilihan ketua MPU Banda Aceh harus diulang.

MPU Aceh tidak sembarangan mengeluarkan rekomendasi, hal ini dilakukan setelah MPU Aceh memeriksa semua saksi dari keduabelah pihak, termasuk tidak adanya tes baca kitab kuning dalam musyawarah sebelumnya.

Surat MPU Aceh tanggal 16 Oktober 2017 memerintahkan pemilihan ulang calon anggota MPU Banda Aceh yang ditandatangi oleh ketua MPU Aceh, Tgk Muslim Ibrahim, MA.

Hasil evaluasi MPU Aceh yang meminta diadakan pemilihan ulang

Namun hingga kini belum diadakan pemilihan ulang lantaran ada oknum yang keberatan dengan pemilihan ulang.

Penelusuran Harian Merdeka adanya dugaan rekayasa dalam undangan peserta musyarawah MPU yang melanggar Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang MPU Aceh.

Pasal 17 ayat 1 dalam Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang MPU disebutkan calon anggota MPU kabupaten/kota ditetapkan oleh MPU kabupaten/kota dengan mempertimbangkan domisili dan kualifikasi.

Faktanya ada anggota MPU terpilih yang berdomisili diluar Banda Aceh. Yakni DR Agusni Yahya dan peserta musyawarah yang berdomilisi diluar Banda Aceh Masrul Aidi Lc.

Masrul Aidi diketahui sebagai timses atau simpatisan salah satu calon Wali kota pada pilkada 2017 lalu. Bahkan Masrul Aidi mengeluarkan statemen membolehkan memilih pemimpin perempuan dalam kegiatan ceramahnya.

Hal ini bertolak belakang dengan ulama besar Aceh, Abu Mudi yang mengharamkan memilih pemimpin perempuan.

Bahkan, Ulama besar nasional Aswaja, Buya Yahya juga mengharamkan memilih pemimpin perempuan.

Lantas, entah bagaimana Masrul Aidi yang merupakan warga luar Banda Aceh ini bisa menjadi anggota MPU Banda Aceh, hal ini menuai reaksi keras dari para ulama di Banda Aceh.

Dugaan pelanggaran lainnya adalah banyaknya undangan bagi peserta musyawarah MPU Banda Aceh bahkan melebihi undangan untuk musyawarah untuk tingkat MPU provinsi Aceh.

Di level provinsi saja, peserta musyawarah hanya 72 undangan, namun di Banda Aceh mencapai 74 peserta. Hal ini mengejutkan banyak pihak.

Selain itu dugaan pengelembungan suara sangat memungkinkan karena kotak suara hanya berupa kotak kardus Indomie dan dipegang oleh panitia yang umumnya peserta aktif musyawarah.

Jadwal pemilihan juga tidak sesuai dengan tata tertib yang disepakati. Selain itu ada juga peserta musyawarah MPU yang berusia dibawah 40 tahun. Hal ini jelas melanggar pasal Qanun Nomor 2 tahun 2009, pasal 30 huruf F yang menyebutkan usia minimal 40 tahun.

Mengingat banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan sudah selayaknya musyawarah MPU Banda Aceh diulang sebagaimana hasil evaluasi pihak MPU Provinsi Aceh.

Kita harapkan pemilihan ulang di MPU Kota Banda Aceh bisa berlangsung jujur dan adil sebagaimana harapan dari seluruh warga Banda Aceh. (red)

Facebook Comments