Wow! Pimpinan DPRA Minta Pembegal Aspirasi Beasiswa Gentleman

0

Banda Aceh – Pasca viralnya dugaan pemotongan dana beasiswa mahasiswa oleh oknum anggota DPRA, Wakil Ketua II DPRA, Teuku Irwan Djohan meminta pelaku pembegalan beasiswa gentleman.

Irwan meminta pelaku dan penerima untuk mengakui kesalahannya, mengembalikan kerugian negara dan mengikuti proses hukum yang berlaku.

Berikut kutipan lengkap Irwan Djohan dari media sosial yang diunggahnya.

“SOAL ‘BEGAL’ ANGGARAN”

Rakyat Aceh yang saya hormati.

Sebagaimana para anggota DPRA lainnya juga… Pada APBA tahun 2015, 2016 dan 2017, saya ada memasukkan anggaran untuk pembangunan mesjid dan meunasah di berbagai lokasi di Aceh. Kecuali di APBA tahun 2018 karena Pergub.

Anggaran yang saya alokasikan untuk meunasah-meunasah atau mesjid-mesjid tersebut jumlahnya beragam.

Kalau tidak salah ingat, anggaran yang terkecil sekitar Rp. 150an juta untuk meunasah di salah satu gampong di Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar.

Sedangkan yang terbesar sekitar Rp. 500 juta untuk mesjid di salah satu gampong di Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh.

Namun hari ini saya merasa khawatir…

Apabila ada salah satu program pembangunan mesjid yang anggarannya dialokasikan melalui anggota DPRA itu bermasalah –katakanlah dananya ‘dibegal’ oleh oknum anggota DPRA– seperti yang terjadi pada kasus anggaran bantuan pendidikan (beasiswa), maka kemungkinan nama saya juga akan muncul di berbagai pemberitaan.

Media akan menampilkan berita dengan judul, “Inilah Para Anggota DPRA yang Menyalurkan Anggaran Pembangunan Mesjid”.

Berita tersebut akan dilengkapi dengan tabel berisi daftar nama-nama anggota DPRA, daftar lokasi mesjid, berikut jumlah anggarannya.

Publik pun langsung menyimpulkan, bahwa semua nama yang tercantum dalam berita tersebut adalah koruptor dana pembangunan mesjid.

Padahal yang melakukan tindak pidana korupsi hanya satu orang, atau lima orang, atau sembilan orang.

Tetapi semua nama anggota DPRA yang pernah menyetujui permohonan masyarakat untuk membantu pembangunan mesjid akan ikut dianggap melakukan korupsi.

Tentu nama saya akan masuk dalam list (daftar) aspirator, karena memang setiap tahun sejak saya duduk di DPRA selalu menerima permintaan anggaran pembangunan rumah ibadah dari berbagai gampong, dan telah berusaha untuk memenuhinya.

Begitu juga untuk pembangunan jalan, drainase, sekolah, lapangan olahraga, rumah dhuafa, dll.

Namun hari ini, saya juga merasa bersyukur…

Karena belum pernah menempatkan anggaran APBA untuk bantuan pendidikan (beasiswa) sejak APBA 2015, 2016 dan 2017. Padahal yang meminta kepada saya sangat banyak.

Saya hanya merasa sedih dengan apa yang dialami oleh beberapa anggota DPRA sahabat saya yang tidak melakukan korupsi anggaran beasiswa, tetapi nama mereka ikut tercemar.

Padahal, dari 24 nama anggota DPRA yang muncul di media dan kini tersebar luas di masyarakat itu, saya yakin tidak lebih dari 10 orang yang melakukan pelanggaran hukum. Itu pun harus dibuktikan dulu di pengadilan.

Sayangnya… Nama-nama lainnya yang telah mengalokasikan anggaran beasiswa karena diminta oleh pemohon itu, dan telah memenuhi permohonan itu dengan berbagai alasan –mungkin karena kasihan, karena tidak enak, karena kenal, karena prestasi si pemohon, dll.– jadi ikut disamaratakan sebagai koruptor uang beasiswa.

Mereka-mereka yang tidak bersalah itu, menurut saya, telah terzalimi.

Sedangkan bagi anggota DPRA yang memang benar telah melakukan pembegalan, saya harap untuk secara gentleman mengakui kesalahannya, mengembalikan kerugian negara, serta menjalani proses hukum sesuai dengan peraturan.

Begitu juga kepada para penerima anggaran beasiswa yang telah ikut terlibat secara sadar dan dengan sengaja bekerjasama dalam tindak pidana korupsi, juga mengakui kesalahannya, mengembalikan uang yang telah diterima kepada negara, serta menjalani proses hukum.

Sementara kepada masyarakat luas… Izinkan saya mengimbau agar tidak terjebak –baik secara sengaja ataupun tidak sengaja– untuk menzalimi orang yang tidak bersalah.

Saleum,
Mohon maaf lahir dan batin.

Facebook Comments